Jun 6, 2018
50 Views
0 0

Persiapan Pemda Cairkan THR PNS

Written by

Jakarta (PorosMedia) – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah daerah (Pemda) sedang ramai dibahas. Kali ini, masalah sumber pendanaan untuk pencairan THR PNS daerah yang sedang disorot.

Masih ada beberapa Pemda yang kesulitan mencairkan anggaran THR untuk PNS. Sebab, pembayaran THR untuk PNS daerah merupakan tanggung jawab APBD. Dana untuk hal tersebut bersumber dari penerimaan umum APBD yang terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), DBH (Dana Bagi Hasil) dan DAU (Dana Alokasi Umum) serta sumber penerimaan daerah lainnya.

Pemberian penghasilan tambahan melalui sumber APBD ini sudah diatur pula dalam Surat Mendagri kepada Gubernur dengan nomor 903/3386/SJ dan juga kepada Bupati/Walikota dengan nomor surat 903/3387/SJ dengan perihal pemberian THR, termasuk juga Gaji 13 yang bersumber dari APBD

Dari sanalah beberapa Pemda ada yang merasa keberatan. Ada yang menilai sumber dana THR untuk PNS daerah tersebut dari APBD cukup membebani keuangan Pemda itu sendiri.

Lantas apakah Pemda bersedia mengalokasikan APBD untuk pembayaran THR? Seperti apa kelanjutannya? Simak berita selengkapnya.

1. Risma Keberatan THR PNS Daerah Pakai APBD

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku keberatan dengan aturan pemberian THR PNS di daerah menggunakan APBD. Risma menilai bahwa pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani, sebab jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil.

“Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masa pakai APBD,” kata Risma seperti dikutip dari CNNTv, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Lebih dari itu, Risma mengatakan bahwa pemberian THR kepada PNS tidaklah wajib. Sebab, kata Risma, pemberian THR tersebut baru dilakukan tahun ini.

“Nggak lah, nggak wajib. Nggak ada, baru tahun ini lah. tahun kemarin-kemarin nggak ada (THR) kok. Nggak ada baru tahun ini,” tuturnya.

2. Sandiaga Jungkir Balik Siapkan THR dari APBD

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan pemprov DKI harus jungkir balik menyiapkan anggaran untuk THR bagi PNS. Alasannya, karena awalnya THR untuk PNS tak dianggarkan dalam APBD.

“Pemprov DKI nggak keberatan sama sekali, itu bentuk cara keberpihakan. Walaupun Pak Sekda sampaikan ke saya kita harus jungkir balik nyiapin. Karena memang nggak dianggarkan tapi kita senang. Permintaan bapak presiden, kita juga syukuri sebagai berbagi pada PNS,” kata Sandiaga di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (5/6/2018).

Sandiaga berharap dengan THR kinerja PNS dapat meningkat. Dia ingin THR memacu para PNS untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pada masyarakat.

“Kita syukuri ini kepada para PNS, semoga memacu mereka menyisir anggaran lagi memastikan efektivitas pelayanan masyarakat,” jelasnya.

3. Kucurkan Rp 100 Miliar, THR ASN Pemprov Jabar Cair Hari Ini

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ribuan aparat sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di lingkungan Pemprov Jabar.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengungkapkan anggaran Rp100 miliar merupakan hasil itungan setelah melihat kebutuhan dari berbagai komponen yang harus dibayarkan. Mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan serta tunjangan kinerja.

“Dari situ didapat angkanya Rp100 miliar,” kata Iwa saat dihubungi, Selasa (5/6/2018) kemarin.

Iwa mengungkapkan, anggaran Rp100 miliar ini akan digunakan untuk membayar THR kepada 50 ribu ASN di Jawa Barat yang sebagian besar merupakan guru SMA/SMK. Anggaran ini juga sudah termasuk THR untuk sekitar 24 ribu tenaga honorer baik guru maupun di lembaga.

“Semuanya sudah masuk hitungan. Uangnya sudah ada, jadi tidak ada diskriminasi semua dapat THR,” ujarnya.

Dia memastikan anggaran untuk membayar THR ribuan PNS tidak akan mengganggu pos anggaran lain. Pasalnya anggaran THR ini didapat setelah menyisir sejumlah pos anggaran mulai dari pos dana tidak terduga, sisa lelang dan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan.

“Insya Allah dari tiga poin itu dananya sudah cukup, tinggal proses administratif. Alhamdulillah alokasi untuk THR tidak mengganggu anggaran yang ada,” ujarnya.

Iwa juga mengatakan bahwa dana tersebut diperkirakan akan dibagikan pada Rabu (6/6) atau Kamis (7/6) ini. Dia memastikan THR untuk PNS termasuk tenaga honorer akan dicairkan.

“Sudah didapat angkanya Rp100 miliar, ini segera diproses untuk ditransfer ke rekening Rabu atau Kamis,” kata Iwa.

4. Pemprov Sulsel Kucurkan THR PNS Rp 115 Miliar, Cair Pekan Ini

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengucurkan dana sebesar Rp 115 miliar untuk THR bagi aparatur sipil negeri (ASN) di wilayahnya. ASN dapat menikmati THR ini paling lambat Jumat pekan ini.

“Totalnya Rp 115 Miliar untuk ASN Pemprov Sulsel,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Devo Khaddafi kepada detikcom, Selasa (5/6/2018).

Devo mengatakan dana ini sudah dapat dicairkan. Namun proses pencairan THR ini bergantung pada organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing instansi.

“Maksimal hari Jumat harus selesai semua THR,” tegasnya.

Sementara itu, bagi THR tenaga honorer juga diserahkan kepada kesanggupan OPD yang berada di Sulsel.

“Untuk honorer diarahkan kepada OPD masing-masing untuk mengatur sesuai kemampuan dan kebijakan OPD,” kata Devo.

5. Sri Mulyani: 83,4% PNS Sudah Terima THR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini pembayaran THR telah diberikan pada 83,4% PNS yang ada. Nilai pencairan sudah mencapai Rp 9,19 triliun.

“Jadi seluruh dana THR ini untuk PNS sudah masuk di rekening pegawai yang bersangkutan, 83,4% atau Rp 9,19 triliun,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Sri Mulyani mencatat, per tanggal 5 Juni 2018, telah ada sebanyak 14.527 satuan kerja yang menyampaikan surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan THR. Jumlah itu sekitar 95,76% dari seluruh Satker yang mengurus masalah belanja pegawai.

“Sampai dengan sore tadi, untuk Satker (satuan kerja) yang telah sampaikan SPM (surat perintah membayar) ada sebanyak 14.527 Satker, dari 15.701 Satker yang menghadle masalah belanja pegawai. Jadi saat ini realisasinya sudah 95,76% dari Satker yg sudah sampaikan surat perintah membayar,” katanya.

Sedangkan, pembayaran THR untuk PNS yang pensiun nilainya telah mencapai Rp 6,277 triliun atau sekitar 94,14%. Pembayaran THR tersebut disalurkan melalui PT Taspen dan PT ASABRI.

“Jadi sebetulnya sekarang seluruh PNS, TNI, Polri, dan pensiun sudah hampir keseluruhannya mendapat pensiun dan masuk ke rekening masing-masing, itu update jam tiga sore tadi,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa pencairan juga dilakukan di daerah. Tercatat sebanyak 200 daerah yang terdiri dari kabupaten, kota, dan provinsi. Saat ini pendataan masih terus dilakukan pembayaran oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

“Sekarang masih didata daerah-daerah mana lagi yang akan lakukan pembayaran oleh dirjen perimbangan,” kata Sri Mulyani.(Admin)

Sumber : https://finance.detik.com/

Article Categories:
Nasional

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *