Mei 23, 2018
57 Views
0 0

Carut Marut Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Menghadapi Pemilu 2018 Dan 2019

Written by

By. Debby Apriany Putri (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji)

Tanjungpinang (PorosMedia) – Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertujuan agar dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan karena penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal, maka perlu Peraturan lebih lanjut terhadap Administrasi kependudukan di bentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sehingga dapat dilihat di dalam pelaksanaannya otonomi daerah dan disentralisasi juga bukan hanya masalah politik, ekonomi, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan masalah administrasi kependudukan.

Setelah diberikan kewewenangan penuh oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan kegiatan pelayanan dalam pendataan penduduk di daerah masing-masing seharusnya diharapkan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada seperti terlambatnya pencetakan E-KTP, selisihnya jumlah penduduk antara Kemendagri dan Disdukcapil Kota tanjungpinang, selanjutnya kelalaian petugas dalam penanganan berkas (E-KTP, Akte kelahiran) yang berujung pada molornya waktu penerimaan dokumen oleh masyarakat sudah tidak ada lagi. Memang perlu kerja keras dan atensi khusus antara Pemerintah Kota Tanjungpinang agar optimalnya pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya dan diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sebaiknya memberikan kepastian terhadap jadwal penyelesaian pelayanan e-KTP. Karena diharapkan Jangka waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan standar waktu pelayanan yang telah ditentukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan e-KTP pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang mengingat masyarakat kota Tanjungpinang sendiri dua tahun terakhir akan menghadapi tahun politik yang akan berdampak luas kepada partisipasi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi pada tahun 2018 dan 2019 kedepan. (Red)

Article Categories:
Opini

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *